 sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) sekaligus penyerap hasil panen petani.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) sekaligus penyerap hasil panen petani. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan, KDKMP akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk mendistribusikan berbagai bantuan dan barang bersubsidi langsung kepada masyarakat.
“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, saat jumpa pers selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam (15/7/2026).
Selain menjadi penyalur bansos, KDKMP juga akan menjalankan fungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil pertanian apabila harga gabah, jagung, maupun komoditas lain berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” sambung Zulhas.
Istana Buka Suara soal Desakan KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Masyarakat Diminta Hormati Proses Hukum
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan kehadiran KDKMP tidak akan menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut akan bekerja sama untuk memperkuat perekonomian desa.
“Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa,” kata Yandri.
Ia menambahkan, seluruh potensi ekonomi desa akan terus dioptimalkan melalui keberadaan KDKMP.
“Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi, yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” ujarnya.
Yandri menjelaskan, keberhasilan KDKMP akan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan desa. Sebanyak 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa (PADes), sedangkan 80 persen sisanya akan kembali dinikmati masyarakat desa.
Rapat terbatas tersebut juga membahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI, serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.