Jakarta – Kader Partai Buruh, Asep Surya Atmaja resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bekasi pada 20 Desember 2025, menggantikan Ade Kuswara Kunang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi Partai Buruh yang telah berjuang selama 27 tahun untuk meraih posisi kepemimpinan eksekutif.
Sejak pertama kali didirikan oleh Muchtar Pakpahan pada 28 Agustus 1998, partai ini berkali-kali mengikuti pemilihan umum namun tidak pernah berhasil menempatkan kadernya sebagai kepala daerah.
Partai Buruh telah melewati perjalanan panjang dalam kancah politik Indonesia. Pada Pemilu 1999, partai ini tampil dengan nama Partai Buruh Nasional dan meraih 140.980 suara. Kemudian berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat pada 2004 dan kembali menggunakan nama Partai Buruh pada 2009.
Meski tidak pernah lolos ke parlemen nasional, Partai Buruh Sosial Demokrat pernah meraih 78 kursi DPRD di seluruh Indonesia pada Pemilu 2004. Kekuatan utamanya terletak di Papua Barat dan Papua, dengan perolehan signifikan di Kabupaten Kaimana mencapai 29,38 persen suara.
Partai ini kemudian vakum dari kompetisi pemilu pada 2014 dan 2019. Kebangkitan kembali terjadi pada 4-5 Oktober 2021 ketika empat konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional mendeklarasikan pembentukan ulang Partai Buruh di Jakarta.
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, terpilih memimpin partai dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera.
Momentum kebangkitan ini didorong oleh pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja. Gerakan buruh menilai jalur parlemen menjadi cara demokratis untuk memperjuangkan kepentingan pekerja.
Profil Asep Surya Atmaja
Dokter Asep Surya Atmaja lahir pada 22 Juni 1976 di Kabupaten Bekasi. Sebelum bergabung dengan Partai Buruh, pria lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti ini memulai karier politik dari Partai Golkar. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan Bekasi 6.
Selama menjadi anggota dewan, Asep menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar dan duduk di Komisi IV DPRD. Namun upayanya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui Pemilihan Legislatif 2024 mengalami kegagalan.
Titik balik karier politik Asep terjadi ketika Partai Buruh menawarkan tiket pencalonan sebagai Wakil Bupati Bekasi pada Pilkada 2024. Pada 3 Agustus 2024, ia resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Buruh. Keputusan ini membuahkan hasil manis ketika pasangan Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja meraih kemenangan dengan 666.494 suara atau 45,68 persen suara sah.
Kepindahan Asep ke Partai Buruh dinilai strategis mengingat basis buruh industri yang kuat di Kabupaten Bekasi. Dukungan dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan yang terdiri dari berbagai federasi serikat buruh turut mengantarkan pasangan ini menang telak.
Perjalanan kepemimpinan pasangan Ade Kuswara-Asep Surya terhenti mendadak setelah 10 bulan. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025. Bupati Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang dan seorang kontraktor berinisial SRJ diamankan petugas.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek infrastruktur senilai Rp9,5 miliar. Proyek yang dimaksud baru akan dilaksanakan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Penetapan tersangka membuat Ade Kuswara diberhentikan sementara dari jabatan bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung bertindak cepat dengan menunjuk Wakil Bupati Asep Surya Atmaja sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.
Surat Perintah Nomor 9344/KPG.11.01/PEMOTDA tertanggal 20 Desember 2025 ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Asep Surya Atmaja melaksanakan tugas harian Bupati Bekasi sampai ditetapkannya bupati definitif sisa masa jabatan 2025-2030.
Penunjukan Asep Surya Atmaja sebagai Plt Bupati Bekasi mencatatkan sejarah baru bagi Partai Buruh. Setelah 27 tahun berjuang di kancah politik, partai berbasis gerakan buruh ini akhirnya meraih posisi kepemimpinan eksekutif di tingkat daerah untuk pertama kalinya.
MPS
