Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak bakal gegabah dalam pembentukan daerah otonomi baru atau DOB termasuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dia mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu usulan 341 pembentukan DOB termasuk pemekaran Solo dari Jawa Tengah.
“Itu tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir. Karena tentu apa pun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi,” kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat 25 April 2025.
Dia juga mengatakan, belum ada usulan pemekaran yang masuk ke Istana maupun Kementerian Sekretariat Negara. Karena, kata dia, usulan itu baru masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri,” kata Prasetyo.
Prasetyo menyinggung soal usulan daerah dilakukan pemekaran menjadi DOB. Menurutnya, perlu dipertimbangkan mengenai banyak hal termasuk perangkat daerahnya.
“Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan,” kata Prasetyo.
Maka itu, kata dia, perlu ada kajian mendalam soal usulan tersebut. Dia juga meminta, agar kementerian terkait memberikan solusi yang kongkret.
“Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengaku mendengar adanya usulan soal Kota Solo dimekarkan menjadi Daerah Istimewa Surakarta dan pisah dari Jawa Tengah. Alasannya, Solo memiliki sejumlah nilai historis dalam perjuangan di masa penjajahan.
“Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin daerah istimewa Surakarta,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24 April 2025.
