Jakarta – Indonesia mempercepat langkah untuk menempatkan karbon biru sebagai pilar utama dalam transisi iklim nasional. Momentum ini menguat pasca penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Kedua Indonesia dan menjelang UNFCCC COP31 di Antalya, Turki.
Dorongan percepatan tersebut mendapat dukungan luas dari para pembuat kebijakan, peneliti, lembaga keuangan, mitra pembangunan dan masyarakat sipil yang menyerukan penguatan kebijakan, penyelarasan tata kelola, sertakesiapan pembiayaan guna mendukung implementasi karbon biru secara sistematis dan terukur.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17% ekosistem karbon biru global, termasuk mangrove, lamun dan rawa payau. Wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional menjadi fondasi bagi ekonomi biru yang diperkirakan bernilai USD 1,3 triliun, sekaligus menegaskan pentingnya solusi iklim berbasis laut.
Momentum ini menjadi sorotan utama dalam Ocean Climate Dialogue 2026 yang diselenggarakan pekan ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) bersama ClimateWorks Centre, bekerja sama dengan The Conversation Indonesia. Dialog ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, serta regulasi dan instrumen keuangan guna mendorong karbon biru dari ambisi kebijakan menuju implementasi konkrit. Kegiatan ini juga menjadi agenda awal menuju Ocean Impact Summit, yang secara khusus mengintegrasikan tujuan ekonomi biru berkelanjutan dengan target iklim nasional Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.
“Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia di berbagai forum internasional. Namun, kepemimpinan tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan yang terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan karbon biru dengan NDC Kedua Indonesia, agar kontribusinya terhadap target penurunan emisi 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dapat terukur dan akuntabel.
Diskusi panel yang melibatkan institusi teknis dan perencanaan pemerintah menyoroti masih adanya kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan. Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menekankan pentingnya landasan sains yang kuat, kepastian regulasi, serta instrumen pembiayaan yang sesuai untuk membuka investasi dan meningkatkan skala proyek karbon biru.
Pada saat yang sama, para perencana nasional juga menyerukan perlunya peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintah Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi koordinasi tata kelola lintas sektor, keterbatasan data yang terstandar, serta kapasitas implementasi di tingkat daerah yang belum merata.
Berbagai peluang dan tantangan tersebut dibahas lebih lanjut dalam sesi panel bertajuk “Menjembatani Sains, Kebijakan, dan Pembiayaan untuk Meningkatkan Skala Karbon Biru bagi Transisi Iklim dan Ekonomi Biru Indonesia.” Sesi ini menegaskan bahwa Indonesia berada pada titik krusial dalam aksi iklim berbasis laut. Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut dan kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru berpotensi menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut dan kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru berpotensi menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dialog utama ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat sipil guna memastikan karbon biru menjadi penggerak strategis aksi iklim dan transisi ekonomi biru Indonesia.
Ocean Climate Dialogue 2026 juga mengurai tantangan pembiayaan konservasi dan restorasi karbon biru dengan menyesuaikan desain proyek terhadap instrumen pembiayaan yang tepat. Penguatan kerangka akuntansi kelautan dan tata kelola dinilai penting untuk meningkatkan koherensi kebijakan serta efektivitas implementasi ke depan.
