Guru Besar UMJ: Program MBG Tetap Relevan, Tata Kelola dan Pengawasan Harus Diperkuat

Jakarta – Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki relevansi kuat dalam upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun, ia menekankan perlunya pembenahan tata kelola dan pengawasan agar program tersebut kembali mendapat kepercayaan publik.

Menurut Sri Yunanto, MBG merupakan bagian dari agenda besar pembangunan manusia yang mencakup peningkatan kualitas kesehatan, perbaikan pendidikan, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda.

“Persoalan gizi menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga masih menghadapi tantangan stunting sehingga kebutuhan nutrisi harus menjadi perhatian serius,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, ia menilai pelaksanaan MBG menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait tata kelola program. Berbagai isu yang muncul di ruang publik, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur yang tidak seragam, hingga kasus hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional, berpotensi mengganggu tujuan utama program tersebut.

Sri Yunanto menegaskan bahwa pemerintah perlu segera melakukan perbaikan menyeluruh agar program yang dinilai strategis tersebut tidak kehilangan kepercayaan masyarakat akibat persoalan implementasi.

“Ide programnya baik, tetapi pelaksanaannya harus dijaga. Yang perlu dibenahi saat ini adalah tata kelola dan sistem pengawasannya,” katanya.

Ia menilai penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan harus berjalan seiring dengan reformasi sistem pengelolaan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan program dipimpin oleh figur yang memiliki kompetensi dan integritas sehingga berbagai kendala di lapangan dapat ditangani secara efektif.

Menurutnya, penghentian total MBG bukanlah solusi yang tepat. Namun, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah, diperlukan langkah penajaman sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih efektif.

Ia mengusulkan agar prioritas penerima difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin, warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

“Pendekatan yang lebih terarah dapat menjaga tujuan program sekaligus membantu mengelola beban anggaran negara secara lebih efisien,” ujarnya.

Selain itu, Sri Yunanto menilai evaluasi menyeluruh terhadap dampak MBG perlu segera dilakukan. Pemerintah, kata dia, harus mampu menunjukkan secara terbuka hasil nyata program tersebut, baik dalam peningkatan status gizi masyarakat, penurunan angka stunting, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti yang terukur. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, dan apakah UMKM memperoleh manfaat. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pemangku kepentingan agar hasilnya memiliki kredibilitas tinggi dan dapat diterima masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang terkait program MBG.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya respons pemerintah terhadap kondisi fiskal serta berbagai masukan dari masyarakat.

Ke depan, ia mendorong Badan Gizi Nasional untuk memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan para ahli dalam melakukan pengawasan serta evaluasi program secara berkala.

“Semakin terbuka ruang kolaborasi dan evaluasi, semakin besar pula peluang program ini memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat,” pungkasnya.