Jakarta – Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menegaskan pentingnya budaya riset sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan kebencanaan. Selain itu, ia juga menyoroti peran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketangguhan menghadapi bencana.
Hal tersebut disampaikan Andre saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan ke-9 yang digelar oleh Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu (6/5/2026).
Dalam forum bertema penguatan tata kelola risiko bencana tersebut, Andre menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan yang berbasis data ilmiah yang kuat, terutama di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim global.
“IABI adalah pilar penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan inovasi. Forum ini menjadi ruang penting untuk membahas isu strategis kebencanaan sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis iklim,” katanya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah DIY, akademisi, pelaku usaha, hingga relawan kebencanaan. Sejumlah agenda turut digelar, seperti berbagi pengetahuan, refleksi Gempa Yogyakarta 2006, pelatihan peta risiko, hingga forum nasional pengurangan risiko bencana.
Andre juga menilai peringatan dua dekade gempa Yogyakarta menjadi momen penting untuk mengevaluasi dampak besar bencana, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan prinsip Build Back Better dalam pemulihan.
“Ke depan, penguatan budaya riset, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ketangguhan jangka panjang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum IABI, Harkunti P Rahayu, menegaskan bahwa risiko bencana tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan, tata kelola, serta kemampuan adaptasi masyarakat.
Forum ilmiah yang berlangsung selama tiga hari hingga 8 Mei 2026 ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai latar belakang, sebagai upaya memperkuat sinergi nasional dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.