 yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).){kind=link}
Jakarta – Pemerintah memanfaatkan periode libur sekolah untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama masa liburan, operasional dapur SPPG yang memasok makanan bagi penerima manfaat MBG dihentikan sementara. Langkah tersebut dilakukan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas layanan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional dapur MBG bertepatan dengan libur sekolah yang berlangsung cukup panjang.
“Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Menurut Qodari, evaluasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek teknis operasional, tetapi juga menyasar kualitas fasilitas, kebersihan, kesehatan, hingga standar pengolahan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucapnya.
Salah satu kebijakan baru yang tengah disiapkan adalah penerapan sistem penilaian atau grading terhadap SPPG. Nantinya, setiap dapur MBG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
SPPG dengan kinerja terbaik akan memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dapur yang dinilai masih perlu perbaikan. Hasil penilaian tersebut juga akan berpengaruh pada besaran insentif yang diterima masing-masing SPPG.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” Qodari mengungkapkan.
Selain evaluasi kualitas layanan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis lainnya guna memperkuat tata kelola program MBG agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Di antaranya adalah penghentian sementara pembangunan dapur SPPG baru serta penyesuaian kembali mekanisme pemberian insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” tutupnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus memastikan program pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berjalan lebih optimal ke depannya.