Aksi Seribu Lilin, LPI Dukung Prabowo dan Polri

Jakarta – Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menggelar gerakan nasional Aksi Seribu Lilin secara serentak di 10 provinsi. Aksi tersebut menjadi bentuk solidaritas dan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sekaligus dorongan agar Polri menuntaskan penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.

Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, mengungkapkan gerakan solidaritas itu telah dimulai sejak Rabu (4/11/2026) malam di sejumlah wilayah, di antaranya Sumatera, Banten, dan Sulawesi Tengah.

“Aksi simbolik ini menjadi penanda komitmen pemuda dalam menjaga kepemimpinan nasional serta mengawal proses penegakan hukum di Indonesia,” kata Akrom dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Selain menyatakan dukungan kepada Polri, LPI juga mengingatkan agar proses penyelidikan dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Organisasi tersebut meminta kepolisian bekerja secara profesional serta objektif, termasuk apabila ditemukan dugaan keterlibatan personel internal dalam perkara tersebut.

Akrom turut memberikan apresiasi terhadap langkah Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mulai mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.

Meski demikian, LPI menilai perkara ini membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh. Pasalnya, persoalan tersebut dinilai bukan sekadar polemik politik, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran privasi pejabat negara hingga munculnya dugaan tindakan makar.

“LPI meminta aparat penegak hukum membiarkan kasus berlarut-larut tanpa kepastian guna mencegah berkembangnya opini liar dan spekulasi di tengah publik,” ujarnya.

Akrom kembali menegaskan bahwa LPI siap mendukung upaya Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kendati demikian, dukungan tersebut harus dibarengi dengan sikap profesional, independen, transparan, serta menjunjung tinggi integritas kelembagaan.

“Polri perlu menunjukkan keberanian dalam mengungkap fakta, termasuk apabila proses pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak internal,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Nasional LPI, Mahardhika Prakasha Shatya, menyampaikan bahwa gerakan Seribu Lilin di 10 provinsi merupakan upaya mendorong partisipasi generasi muda dalam mengawal berbagai persoalan nasional. Melalui kegiatan tersebut, LPI juga ingin mengajak masyarakat menjaga persatuan bangsa.

“Hari ini kami akan melakukan aksi simbolik serentak di sejumlah daerah, kurang lebih sekitar 10 provinsi, aksi solidaritas ini kami lakukan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Polri mengungkap dalang dibalik aksi penyadapan kepala negara,” tegasnya.

Mahardhika menambahkan, LPI tidak hanya berkomitmen memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga tetap menjalankan fungsi kontrol melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut dia, LPI turut mendorong terwujudnya institusi Polri yang profesional dan berintegritas agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berpedoman pada konstitusi serta prinsip keadilan sosial.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawasi jalannya proses hukum, tetapi tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum memiliki kepastian,” ujarnya.

Sebagai bentuk penegasan sikap organisasi, LPI menyampaikan lima poin pernyataan resmi terkait persoalan tersebut.

Pertama, LPI menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan kedaulatan negara, memperkuat persatuan nasional, serta merealisasikan berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, organisasi tersebut mendorong Polri agar konsisten menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menjalankan penegakan hukum secara adil, profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Ketiga, LPI meminta seluruh barang bukti dalam kasus dugaan penyadapan diperiksa secara teliti. Mereka juga menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum tanpa pengecualian, terlepas dari pangkat, jabatan, maupun kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Kelima, LPI menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum. Mereka juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal Polri untuk membangun institusi penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.