Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kementerian.
Pesan tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri acara serah terima jabatan dan pisah sambut Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Ossy secara khusus menitipkan sejumlah pesan kepada Wahyu Widada yang baru dilantik sebagai Irjen ATR/BPN pada Kamis (29/10/2026), menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Catat Kontribusi Nilai Ekonomi Rp1.834,8 Triliun
Menurut Ossy, fungsi pengawasan internal tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian dan penanganan temuan pelanggaran. Inspektorat juga harus mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini melalui sistem peringatan awal atau early warning.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Sabtu (7/11/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, hingga penyelesaian konflik pertanahan.
Ossy berharap pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap program yang telah berjalan maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, setiap potensi kendala dapat diidentifikasi lebih awal tanpa mengabaikan kondisi pegawai yang menjalankan tugas di lapangan.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” ungkap Wamen Ossy.
Apresiasi Kinerja Irjen Sebelumnya
Dalam acara tersebut, Ossy turut menyampaikan penghargaan kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas pengabdian dan kontribusinya selama kurang lebih satu setengah tahun di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pudji diketahui pernah menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal sebelum melanjutkan pengabdian sebagai Inspektur Jenderal.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian Ossy adalah konsistensi Itjen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut disebut mampu dipertahankan di atas 90 persen.
Selain itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama dua tahun terakhir juga menjadi capaian yang diharapkan dapat terus dipertahankan.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.
Pergantian kepemimpinan Itjen ATR/BPN tersebut secara resmi ditandai dengan penyerahan jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta jajaran pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Melalui kepemimpinan baru tersebut, penguatan pengawasan internal diharapkan semakin optimal dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, serta memastikan program strategis kementerian berjalan sesuai ketentuan.