, Kalimantan Timur, mendorong pembentukan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayahnya.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong pembentukan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayahnya. Langkah ini dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset tanah.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, keberadaan kantor BPN di daerah tersebut dibutuhkan untuk mempermudah pengurusan dokumen pertanahan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Aset tanah baik milik masyarakat maupun pemerintah daerah memerlukan kepastian hukum dan pentingnya layanan administrasi pertanahan lebih mudah, sehingga kehadiran BPN di Mahulu kami nilai urgen,” ujar Bupati Mahulu Angela Idang Belawan di Mahulu, Jumat (6/11/2026).
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Catat Kontribusi Nilai Ekonomi Rp1.834,8 Triliun
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Mahulu telah mempersiapkan tahapan awal dengan melakukan pengukuran lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan kantor BPN.
Angela berharap Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalimantan Timur dapat memberikan pendampingan sekaligus membantu menyampaikan persyaratan pembentukan satuan kerja tersebut kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, proses pengajuannya diharapkan dapat berjalan lebih cepat.
Menurut Angela, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan juga memiliki kaitan erat dengan kelancaran pembangunan daerah. Kejelasan status kepemilikan dan sertifikasi tanah menjadi aspek penting dalam pembangunan fasilitas umum serta penataan aset milik pemerintah.
Usulan pembentukan kantor BPN tersebut sebelumnya telah disampaikan Angela dalam pertemuan dengan Kepala Kanwil ATR/BPN Kalimantan Timur, Shamy Ardian, di Samarinda, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Angela menekankan bahwa pembentukan satuan kerja BPN di Mahulu bukan sekadar untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi. Lebih dari itu, keberadaannya diperlukan mengingat luas wilayah Mahulu dan kondisi akses transportasi yang masih menjadi kendala bagi masyarakat.
Selama ini, warga harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk mengurus berbagai keperluan dokumen pertanahan. Oleh karena itu, kehadiran layanan BPN secara langsung di Mahulu dinilai dapat memangkas waktu dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Angela menjelaskan bahwa pertemuan dengan pihak ATR/BPN Kaltim juga bertujuan memperoleh kejelasan mengenai rencana pembentukan satuan kerja tersebut.
“Kami melihat kebutuhan ini semakin mendesak, mengingat wilayah Mahulu yang luas, sedangkan pelayanan pertanahan sudah semestinya dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, menilai penataan administrasi dan sertifikasi aset tanah juga berpotensi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, optimalisasi pengelolaan aset menjadi semakin penting, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi penyesuaian kebijakan transfer ke daerah.
Di sisi lain, Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim, Shamy Ardian, menyambut positif usulan yang disampaikan Pemkab Mahulu. Ia memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar rencana pembentukan kantor BPN tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Kami siap menyampaikan urgensi pembentukan satuan kerja di Mahulu kepada Sekretaris Jenderal ATR/BPN agar memperoleh pertimbangan dan tindak lanjut yang lebih cepat,” kata Shamy.