Indeks Kerukunan Umat Beragama Capai 77,89, Tertinggi Sejak 2015

Jakarta – Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada 2025 mencapai 77,89, menjadi capaian tertinggi sejak pengukuran dimulai pada 2015. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan mengapresiasi upaya Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperkuat toleransi dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai perekat persatuan bangsa.

Syahganda menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers capaian kinerja dua tahun Kemenag di Jakarta, Senin (19/10/2026).

“Kemenag telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional. Itu yang luar biasa saya lihat,” kata Syahganda.

Menurutnya, penguatan kerukunan antarumat beragama merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, saling menghormati, dan menjaga persatuan nasional.

Survei IKUB yang dilakukan Kemenag bersama Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI) mencakup tiga dimensi utama. Dimensi toleransi memperoleh skor 88,82, kesetaraan 79,35, sedangkan kebersamaan mencapai 65,49.

Selain mendorong kerukunan, Kemenag juga mengembangkan pelayanan keagamaan bagi masyarakat lintas agama. Salah satunya melalui pendampingan psikologis bagi warga yang terdampak musibah. Kementerian tersebut juga merencanakan pembentukan tim yang terlibat dalam penanganan bencana, terutama untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat terdampak.

Syahganda turut menyoroti pemanfaatan nilai-nilai agama untuk memperkuat karakter dan integritas masyarakat, termasuk dalam upaya mencegah budaya korupsi.

“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ujarnya.

Ia menilai ajaran agama dapat menjadi landasan moral untuk membangun perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Upaya tersebut juga didukung pembenahan tata kelola birokrasi melalui rencana digitalisasi administrasi dan pelayanan untuk mengurangi transaksi tunai serta pertemuan langsung yang berpotensi membuka celah korupsi.

Di bidang pendidikan, Kemenag mengembangkan pendidikan antikorupsi dengan pendekatan lintas agama. Pada tahun sebelumnya, kementerian tersebut meluncurkan seri buku pendidikan antikorupsi lintas agama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah turut berperan menyebarluaskan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.

Agama Dukung Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan

Syahganda juga menekankan peran agama dalam mendukung pembangunan manusia dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pendidikan, pemberian beasiswa, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan human development, human capital, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” kata Syahganda.

Dalam pemberdayaan ekonomi, Kemenag mencatat dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp4,7 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk investasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.

Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) Kemenag pada 2026 direncanakan menjangkau 2.607.195 peserta didik dengan alokasi anggaran Rp2,08 triliun. Bantuan pendidikan dan beasiswa juga menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

Perhatian terhadap sektor pendidikan turut mencakup kesejahteraan tenaga pendidik lintas agama. Sebanyak 452.796 guru dilaporkan telah menerima dukungan peningkatan kesejahteraan dengan alokasi anggaran sekitar Rp19 triliun. Program tersebut mencakup guru madrasah dan tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kemenag terus mendukung penguatan ekosistem pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian tersebut juga berupaya memperkuat birokrasi yang bersih dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kementerian Agama sangat aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekosistem pendidikan yang seperti digagas oleh Bapak Presiden kita. Kemudian juga untuk birokrasi yang bersih dan melayani, alhamdulillah Kementerian Agama juga beberapa kali mendapatkan penghargaan,” kata Nasaruddin.