Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah tudingan adanya aliran dana dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur.
Gus Ipul yang juga menjabat Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-35 NU menilai isu mengenai dugaan risywah atau politik uang dan intervensi merupakan informasi yang beredar setelah pelaksanaan muktamar. Menurutnya, tudingan tersebut semestinya disertai bukti.
“Ya banyak itu mengembangkan ada risywah, ada intervensi, ada hal-hal yang enggak dilakukan, tapi dikabarkan. Itu sesungguhnya kan fitnah itu,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Ia turut menanggapi pernyataan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengenai dugaan peredaran uang dalam Muktamar Ke-35 NU. Dalam informasi yang beredar, Gus Lilur menyebut adanya dugaan aliran dana sekitar Rp480 miliar yang mengarah ke arena muktamar.
Gus Ipul meminta dugaan tersebut dibuktikan. Ia menilai tudingan mengenai pemberian uang tanpa bukti dapat menyesatkan masyarakat.
“Nah itu kan fitnah itu. Ya, itu yang harus dibuktikan. Dan itu bahaya sekali itu kalau kemudian enggak terbukti. Menurut saya itu menyesatkan sekali ya,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, isu mengenai risywah dan intervensi dalam pelaksanaan Muktamar NU tidak seharusnya berkembang menjadi opini publik apabila tidak didukung fakta dan bukti.
PBNU, kata dia, kini mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tudingan tersebut.
“Kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti,” katanya.
Gus Ipul menyebut setidaknya ada tiga pihak yang rencananya akan menerima somasi. Apabila tidak mendapatkan jawaban, persoalan tersebut dapat dilanjutkan melalui jalur hukum.
Namun, ia belum memastikan identitas pihak yang akan disomasi, termasuk ketika ditanya apakah Gus Lilur masuk dalam daftar tersebut.
“Ya nanti besoklah ya, tunggu ya. Masih di dalam proses pembicaraan dengan penasihat hukum,” ucapnya.
Gus Ipul menjelaskan, rencana tersebut merupakan bagian dari upaya tabayun dan klarifikasi atas informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan Muktamar Ke-35 NU di Jombang telah berlangsung secara demokratis dan terbuka. Gus Ipul meminta berbagai informasi yang dinilai tidak berdasar tidak mengganggu hasil pelaksanaan muktamar.
“Muktamar berjalan dengan baik, demokratis, ya, terbuka, yang menang bermartabat, yang kalah terhormat,” ujar Gus Ipul.
