Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung upaya perdamaian Palestina, terutama di tengah situasi yang terus memburuk di Jalur Gaza.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries yang berlangsung di sela-sela High-Level Week Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81 di New York, Senin (21/9/2026) waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, Sugiono menekankan perlunya langkah bersama yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Palestina. Menurutnya, komitmen terhadap perdamaian perlu diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
“Kita berkomitmen untuk tegaknya perdamaian, tetapi rakyat Palestina belum melihat perubahan nyata. Dalam jangka pendek, yang mereka butuhkan adalah mengalirnya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan berhentinya pembunuhan di Gaza,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Ia juga mengajak negara-negara anggota kelompok tersebut mempertahankan kesamaan pesan dan momentum diplomatik dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Mardiono Minta Kader PPP di Aceh Kawal Pengelolaan Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Sugiono mengatakan Indonesia akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan proses perdamaian. Ia menilai keterlibatan aktif masyarakat Palestina menjadi salah satu unsur penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.
“Kita harus menyampaikan pesan yang kuat. Kita ingin melihat bahwa upaya yang kita lakukan benar-benar menghasilkan kemajuan dan perubahan bagi rakyat Palestina,” jelasnya.
Koordinasi tingkat menteri delapan negara Arab dan Islam tersebut merupakan kelanjutan dari forum yang mulai diinisiasi pada *High-Level Week* SMU PBB ke-80 pada 2025. Kelompok ini beranggotakan Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Türkiye, dan Pakistan.
Isu Palestina menjadi salah satu agenda yang dibawa Indonesia dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Selain mengikuti forum terkait perdamaian dan keamanan internasional, delegasi Indonesia dijadwalkan menghadiri berbagai pertemuan tingkat tinggi yang membahas pembangunan, perubahan iklim, dan penguatan multilateralisme.
Indonesia juga memanfaatkan momentum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 untuk memulai kampanye pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Rencana pencalonan tersebut sebelumnya telah disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada Januari 2026.