 untuk mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Program tersebut diarahkan untuk mengejar target sertipikasi sebanyak 3 juta bidang tanah milik MBR.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Ia berharap forum sosialisasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan parlemen.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.
Semula, program sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR ditargetkan rampung pada 2028. Namun, berdasarkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, penyelesaian program tersebut dipercepat sehingga ditargetkan selesai pada 2027.
Di hadapan Anggota dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Andi menekankan pentingnya dukungan lintas lembaga. Menurut dia, Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dengan kementerian lain serta Komisi II DPR RI agar target percepatan dapat diwujudkan.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan Teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi Tenri Abeng.
Dukungan terhadap percepatan program tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera yang mengikuti kegiatan secara daring. Ia menyatakan Komisi II siap membantu upaya pemerintah, termasuk dalam mendorong ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program.
“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani Ali Sera.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat sebagai narasumber untuk membahas berbagai aspek percepatan sertipikasi tanah bagi MBR.
Narasumber yang hadir secara langsung antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara itu, sejumlah narasumber mengikuti kegiatan secara daring, yakni Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Deviet Afrianto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring. Keterlibatan jajaran BPN di daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR dapat berjalan secara terarah di masing-masing wilayah.