 membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mengejar kebutuhan RDTR yang terus meningkat sekaligus mendukung percepatan perizinan berusaha di berbagai daerah.
Wamen ATR/BPN Lantik 23 Pejabat
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan penyusunan RDTR.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Wamen Ossy, Kamis, 10 September 2026.
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Keberadaan RDTR yang terhubung dengan OSS tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga Agustus 2026.
Menurut Ossy, semakin luas cakupan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang proses perizinan usaha dapat dilakukan dengan lebih cepat.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” terangnya.
Ia menambahkan, percepatan penyusunan RDTR memiliki dampak langsung terhadap peningkatan layanan perizinan dan penerbitan KKPR.
“Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” sambung Wamen Ossy.
Target 1.703 RDTR hingga 2028
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menjelaskan, pemerintah telah menetapkan target penyelesaian sebanyak 1.703 RDTR selama periode 2026-2028.
Khusus pada 2026, penyusunan ditargetkan mencapai 500 RDTR.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kerja sama ini ditargetkan menghasilkan 62 paket pekerjaan dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Sejumlah wilayah menjadi prioritas, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta,” urainya.
Dari 40 perguruan tinggi yang dihubungi, sebanyak 38 institusi telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat. Jumlah tersebut terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” tambah Suyus.