 melalui satu kendali agar perlindungan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.){kind=link}
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui satu kendali agar perlindungan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Puan mengatakan dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengancam kesehatan warga hingga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
“Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” katanya, Jumat (4/9/2026).
Menurut Puan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan, keberlangsungan kegiatan pendidikan, serta bantuan bagi keluarga yang terdampak.
Karena itu, ia mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, masyarakat, serta pengelola kawasan. Dengan koordinasi tersebut, setiap dampak kebakaran diharapkan dapat ditangani secara terarah.
“Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan karhutla,” katanya.
Puan juga menekankan pentingnya respons cepat ketika titik api mulai terdeteksi. Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat membuat kebakaran semakin meluas dan membutuhkan sumber daya lebih besar.
“Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” katanya.
Di sisi lain, Puan mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan penegakan hukum terhadap badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan karhutla.
Ia meminta proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganannya.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” katanya.
Berdasarkan data KLH per 2 September 2026, terdapat 21 badan usaha di tujuh provinsi yang masih menjalani proses verifikasi lapangan dan/atau pemasangan plang pengawasan terkait karhutla. Total area yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 11.404 hektare.
Sebaran badan usaha tersebut meliputi tujuh perusahaan di Kalimantan Barat, masing-masing empat perusahaan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, tiga perusahaan di Kalimantan Tengah, serta masing-masing satu perusahaan di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.
Puan menegaskan DPR akan terus mengawasi penanganan karhutla mengingat dampaknya dapat merembet ke sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga transportasi.
Selain respons ketika kebakaran terjadi, ia meminta pemerintah memperkuat strategi pencegahan dengan menyusun peta jalan jangka panjang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghentikan pola karhutla yang terus berulang setiap tahun.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” katanya.