Jakarta – Kepastian jadwal pengukuran tanah dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengatur waktu sekaligus mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum petugas datang ke lokasi.
Hal itu dirasakan Sari (50), warga Petojo, Jakarta Pusat, yang tengah menjalani proses pengukuran tanah sebagai bagian dari pengurusan sertipikasi. Sari mengatakan dirinya langsung memperoleh informasi mengenai jadwal pengukuran setelah mendaftarkan permohonan dan mendapatkan Surat Perintah Setor (SPS) serta tanda terima.
“Pas pendaftaran minggu lalu habis dapat Surat Perintah Setor (SPS) dan dapat tanda terimanya, langsung diinfo jadwal (pengukuran) hari ini ternyata sesuai. Bagus ya jadi cepat. Kalau sudah terjadwal kan enak, kita jadi sudah tau persiapannya. Dari segi waktu kita bisa menyiapkan,” ujar Sari saat mendampingi petugas melakukan pengukuran di lokasi tanahnya, Senin (31/8/2026) pagi.
Menurut Sari, kepastian tersebut berbeda dengan pengalaman pengukuran tanah yang pernah dilaluinya sebelumnya. Saat layanan Pengukuran Terjadwal belum diterapkan di Kantor Pertanahan (Kantah), ia mengaku harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian waktu pengukuran.
Kini, ia justru mendapatkan jadwal sejak awal dan pelaksanaan pengukuran berlangsung sesuai waktu yang telah ditentukan.
“Sekarang ini cepat banget. Saya sempat bingung kok bisa cepat. Ternyata memang ada program baru ATR/BPN untuk mempercepat,” ungkapnya.
Ia menilai sistem tersebut membuat proses pelayanan pertanahan menjadi lebih jelas dan transparan. Kondisi itu juga membuat masyarakat lebih percaya diri untuk mengajukan permohonan layanan secara mandiri.
“Sekarang kan sudah lebih transparan. Jadi kita juga sudah tidak perlu takut untuk daftar. Selama surat-surat yang kita miliki lengkap, pasti akan sesuai jadwal dan prosedurnya,” ujarnya.
Tak hanya memberikan kepastian kepada masyarakat, sistem pengukuran terjadwal juga membantu petugas bekerja lebih terencana.
Petugas ukur Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dudung (55), yang menangani pengukuran tanah milik Sari, mengatakan jadwal yang sudah ditetapkan membuat potensi kendala dapat diantisipasi sebelum petugas tiba di lokasi.
Menurutnya, sistem tersebut turut membantu meningkatkan efektivitas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
“Dengan Pengukuran Terjadwal, sudah semakin terakselerasi dari perjalanan berkas. Kalau saya maksimum sehari mengerjakan dua berkas. Karena sudah terjadwal ini, cukup mengefektifitaskan waktu dalam penyelesaian berkasnya,” jelas Dudung.
Dudung berharap kepastian waktu yang diberikan melalui layanan tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantah.
“Masyarakat diharapkan supaya lebih percaya, kita petugas ukur berusaha terus bekerja lebih baik lagi,” tuturnya.
Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang kini telah diterapkan di 455 Kantah di seluruh Indonesia.
Melalui layanan tersebut, masyarakat mendapatkan kepastian jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari. Setelah proses pengukuran selesai, hasilnya kemudian diproses hingga menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) dengan target maksimal lima hari.
Dengan skema tersebut, rangkaian proses mulai dari permohonan masuk, penerbitan PBT, hingga sertipikat tanah ditargetkan dapat diselesaikan paling lama 12 hari.