Jakarta – Isu panas seputar pergeseran posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali menyedot perhatian publik menyusul beredarnya dokumen yang diklaim sebagai Keputusan Presiden (Keppres) tentang penunjukan pimpinan baru Korps Bhayangkara. Menanggapi kabar angin tersebut, pimpinan Komisi III DPR RI langsung pasang badan dan memberikan bantahan tegas.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Senayan belum pernah menerima Surat Presiden (Surpres) yang menjadi pemicu awal prosedur pergantian Kapolri. Politisi Partai Gerindra tersebut memastikan spekulasi yang riuh di media sosial sama sekali tidak valid.
“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri. Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” kata Habiburokhman, Selasa (4/8/2026).
Habiburokhman menjelaskan, merujuk pada regulasi yang berlaku, usulan pergantian Kapolri dari Istana diwajibkan melalui mekanisme pengiriman Surpres resmi ke DPR sebelum berlanjut ke tahap pembahasan hingga fit and proper test.
Pimpinan Komisi III DPR Beri Penjelasan
Senada dengan Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa belum ada secarik kertas pun dokumen resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang masuk ke parlemen terkait perombakan jabatan tertinggi Polri tersebut.
“Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada,” tutur Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penegasan para legislator ini sekaligus meruntuhkan spekulasi yang menyebut Presiden telah menunjuk pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Soroti Kinerja Listyo Sigit dan Ulah Oknum
Di tengah kencangnya rumor pergeseran pimpinan, Sahroni justru melayangkan apresiasi atas rekam jejak Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai riak-riak isu pergantian merupakan hal yang wajar mengingat Listyo Sigit telah menahkodai kepolisian selama kurang lebih lima tahun.
“Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah lima tahun,” ungkap Sahroni.
Sahroni menilai Kapolri telah bekerja secara profesional dalam mengawal stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, dinamika minor di lapangan tidak bisa menegasikan kerja keras pimpinan institusi.
“Dia bekerja luar biasa. Pengamanan, walaupun ada kurangnya wajarlah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan,” selorohnya.
Ia juga meminta masyarakat bersikap bijak dengan tidak menggeneralisasi ulah oknum anggota Polri sebagai cerminan kegagalan pimpinan. Mengayomi keamanan lebih dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah mandat yang ringan.
“Dengan pekerjaan dia luar biasa mencakup 280 juta orang, nggak gampang. Tapi kan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan institusi, itu biasa,” tambah Sahroni.
Hingga Selasa, 4 Agustus 2026, belum ada konfirmasi atau pernyataan resmi dari pihak Istana terkait isu Keppres tersebut. Tanpa adanya Surpres yang diterima DPR dari Presiden Prabowo Subianto, kabar pergantian Kapolri dipastikan masih sebatas rumor liar yang tidak memiliki dasar hukum.