Qodari Tinjau Digitalisasi Bansos di Surabaya, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meninjau langsung pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran.

Menurut Qodari, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga. Sistem tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus mencegah kesalahan penyaluran.

Ia menilai pengelolaan anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen APBN harus didukung sistem yang transparan dan berkeadilan.

“Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil. Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Qodari mengakui penyaluran bantuan sosial selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, masih terdapat penerima yang tidak memenuhi syarat, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum masuk dalam daftar penerima bantuan.

Karena itu, menurutnya, digitalisasi menjadi solusi untuk menghadirkan proses pendataan yang lebih akurat dan objektif sehingga penetapan penerima bansos dapat dilakukan secara lebih tepat.

Dalam kunjungannya, Qodari juga menerima paparan mengenai implementasi program dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Kota Surabaya. Ia mengapresiasi sinergi antardinas dan pemerintah wilayah yang dinilai mempercepat proses pendataan masyarakat.

Hingga 28 Juli 2026, Surabaya tercatat sebagai daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 Kartu Keluarga (KK).

“Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insyaallah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar. Yang juga menarik adalah kolaborasi antardinas dengan kecamatan yang berjalan sangat baik sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya.

Hasil pendataan menunjukkan sekitar 25 ribu KK yang sebelumnya menerima bantuan sosial ternyata tidak lagi memenuhi syarat. Sebaliknya, sistem juga berhasil mengidentifikasi sekitar 51 ribu KK yang layak menerima bantuan namun sebelumnya belum terdata.

“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK yang selama ini harusnya dapat bansos tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya.

Qodari meyakini digitalisasi perlindungan sosial akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan, sehingga manfaat anggaran negara dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.