 Sudaryono membeberkan tiga persoalan utama yang menjadi prioritas pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).){kind=link}
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membeberkan tiga persoalan utama yang menjadi prioritas pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga fokus tersebut mencakup pemberantasan praktik korupsi, perbaikan tata kelola, serta penguatan transparansi dan pengawasan program.
Sudaryono menjelaskan, tiga isu tersebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat pimpinan BGN yang digelar pada Senin, 27 Juli 2026. Menurutnya, pemetaan persoalan menjadi langkah awal yang penting untuk memperbaiki pelaksanaan program nasional tersebut.
“Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini, bukan mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada tiga hal yang utama,” kata Sudaryono.
Persoalan pertama yang menjadi perhatian adalah dugaan tindakan koruptif di lingkungan BGN. Ia menegaskan lembaganya akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan membuka akses seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum.
BGN, lanjut Sudaryono, siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
“Kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apa pun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran,” jelasnya.
Selain penegakan hukum, Sudaryono menilai tata kelola pelaksanaan Program MBG juga perlu segera dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Ia menekankan pentingnya peran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh petugas dapur dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar.
“Status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara, sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional,” tuturnya.
Fokus ketiga adalah memperkuat keterbukaan, transparansi, komunikasi, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam mengawasi jalannya Program MBG.
Sudaryono mengatakan pengawasan tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga pemerintah daerah, dinas-dinas, hingga masyarakat agar pelaksanaan program dapat dipantau secara bersama.
“Bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini,” jelasnya.
Ia menegaskan pembenahan harus dilakukan secepat mungkin agar Program Makan Bergizi Gratis mampu mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki. Kami mengakui bahkan ada pelanggaran. Tapi kami siap. Kita harus siap menantang masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.