Jakarta – Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penguatan distribusi pangan di sektor hilir. Perbaikan sektor hulu pertanian menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan dan mampu menopang ketahanan pangan nasional.
Pandangan itu disampaikan Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan sektor produksi pertanian agar peningkatan kebutuhan pangan akibat pelaksanaan MBG tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat petani maupun pelaku usaha.
Dinda menjelaskan, tantangan ketahanan pangan nasional saat ini tidak sederhana. Berbagai persoalan masih membayangi, mulai dari belum meratanya kesiapan produksi antar-komoditas, lemahnya posisi tawar petani, hingga keterbatasan arus kas yang dihadapi pelaku usaha pangan lokal yang terlibat sebagai mitra program.
“Tantangan kompleks berada pada subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi penopang utama protein dalam Program MBG. Struktur rantai pasok protein hewani memerlukan penguatan agar penyerapan untuk program ini tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum,” ujar Dinda dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026)
Ia mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) pada subsektor peternakan tercatat turun sebesar 1,85 persen pada Juni 2026. Penurunan tersebut dipicu kenaikan biaya pakan impor yang berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan harga jual hasil produksi.
Situasi serupa juga terjadi pada komoditas beras. Harga gabah di tingkat petani telah melampaui asumsi pemerintah sehingga berdampak pada meningkatnya harga beras di tingkat konsumen.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinda mendorong pemerintah memanfaatkan meningkatnya permintaan pangan melalui Program MBG sebagai momentum memperkuat kelembagaan petani skala kecil. Menurutnya, petani dapat dihimpun dalam wadah seperti koperasi, kelompok tani, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Dengan penguatan kelembagaan, kontrak pasokan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan melalui skema forward contract. Tanpa itu, peningkatan permintaan hanya akan dinikmati pedagang perantara, bukan petani sebagai produsen utama,” katanya.
Selain tantangan di sektor produksi, Dinda juga menyoroti persoalan likuiditas yang masih dihadapi pelaku UMKM pangan dalam sistem pengadaan pemerintah. Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan menyediakan modal awal karena pencairan pembayaran membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sebagai solusi, ia mengusulkan tiga langkah strategis agar pelaksanaan Program MBG lebih berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan regulasi harga acuan beras dengan kondisi harga di lapangan. Kedua, dilakukan integrasi data spasial antara 25.082 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan potensi komoditas di setiap daerah. Ketiga, meningkatkan investasi pada infrastruktur pendukung sektor hulu, termasuk pembangunan fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage.
“Keberhasilan program di hilir tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu. Penguatan sektor hulu merupakan prasyarat utama agar manfaat program ini berlangsung berkelanjutan sebagai investasi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.