Prabowo Minta Anggaran MBG Rp15 Ribu Dikaji Ulang

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dialokasikan sebesar Rp15 ribu per penerima sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan berikutnya.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden menginstruksikan agar seluruh skema pendanaan dihitung dan dianalisis secara komprehensif sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan.

“Beliau mengatakan apakah anggaran Rp15 ribu itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” kata Agustina usai menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut Agustina, arahan tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk terus melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal.

“Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik, arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan perbaikan,” kata Agustina.

Menanggapi isu adanya pengurangan anggaran program MBG, Agustina menegaskan hingga saat ini perhitungannya masih berlangsung sehingga belum ada keputusan final.

“Itu kan nanti dulu, kan masih dihitung dulu berarti,” katanya.

Ia juga enggan mengomentari kabar yang menyebut anggaran MBG akan dipangkas setelah dilakukan evaluasi selama masa libur sekolah.

“Yang bilang siapa, tanya sama yang bikin berita,” katanya.

Sebelumnya, alokasi biaya bahan baku untuk program MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi bagi peserta didik PAUD hingga siswa kelas 3 SD. Sementara untuk siswa kelas 4 SD hingga jenjang SLTA dialokasikan Rp10.000 per porsi. Nominal tersebut belum termasuk biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang juga diperhitungkan dalam setiap paket MBG.

Berita Lainnya

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Suahasil dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan...

Pengukuran Terjadwal Bikin Urus PBT Lebih Cepat

Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal dinilai memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, khususnya Peta Bidang Tanah (PBT). Proses yang sebelumnya dapat...

Komisi II DPR Kaji Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Jakarta – Komisi II DPR RI membuka peluang untuk mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembahasan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS