Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sebanyak 499 Sertifikat Hak Pakai (SHP) bidang tanah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sertifikat tersebut mencakup aset seluas 850 ribu meter persegi atau sekitar 85 hektare dengan nilai mencapai Rp22,2 triliun.
Penyerahan sertifikat tersebut menjadi hadiah spesial bagi Jakarta yang tengah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499.
Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan sertifikasi aset pemerintah merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola aset publik. Selain memberikan kepastian hukum, sertifikasi juga bertujuan mencegah potensi kerugian negara dan mengoptimalkan pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.
Menteri ATR/BPN dan Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Integrasikan LP2B ke Dalam RTRW dan RDTR
Menurut Ossy, capaian pendaftaran tanah di Jakarta saat ini sudah sangat tinggi. Sebanyak 98,6 persen bidang tanah telah terdaftar, sementara lebih dari 80 persen di antaranya telah memiliki sertifikat resmi.
“Ini merupakan capaian yang sangat progresif. Kami menargetkan seluruh bidang tanah di Jakarta dapat terdaftar dan bersertifikat,” jelasnya.
Selain program sertifikasi, Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengembangkan integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan. Integrasi tersebut dilakukan melalui sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP).
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Mudah-mudahan ikhtiar ini tidak hanya dapat diterapkan di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-499 Jakarta. Semoga Jakarta semakin maju, tertata, hijau, nyaman dihuni, dan membanggakan sebagai kota yang merepresentasikan Indonesia di mata dunia,” kata Ossy.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyambut baik penyerahan ratusan sertifikat tersebut. Menurutnya, legalitas aset memiliki arti penting bagi pemerintah daerah karena memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aset yang dimiliki Jakarta.
“Bagi Pemerintah DKI Jakarta, ini sangat berarti. Bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum. Sebab, Jakarta memiliki banyak aset untuk berbagai kepentingan,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, penyerahan 499 sertifikat tersebut merupakan kelanjutan dari program sertifikasi massal yang sebelumnya dilakukan pada Februari 2026. Saat itu, sebanyak 3.922 sertifikat dengan nilai aset mencapai Rp102 triliun diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan berhasil mencatatkan rekor MURI.
Dengan tambahan sertifikat terbaru ini, total nilai aset Pemprov DKI Jakarta yang telah memperoleh legalitas melalui sertifikasi mencapai Rp124,25 triliun.
“Atas nama Pemerintah DKI Jakarta, kami menyampaikan terima kasih. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang belum tuntas dari pemerintahan sebelumnya,” ungkap Pramono.
Berdasarkan data yang disampaikan, Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah sertifikat terbanyak, yakni 229 SHP yang mencakup lahan seluas 407.597 meter persegi.
Selanjutnya Jakarta Barat menerima 92 sertifikat dengan luas 104.199 meter persegi, Jakarta Pusat memperoleh 83 sertifikat seluas 122.264 meter persegi, Jakarta Utara mendapatkan 54 sertifikat seluas 118.257 meter persegi, dan Jakarta Timur menerima 41 sertifikat dengan luas 98.263 meter persegi.