Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa gangguan pasokan listrik yang terjadi belakangan ini tidak dipicu oleh kekurangan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah penanganan yang terukur dan menyeluruh agar pelayanan kelistrikan kembali normal serta mencegah terulangnya pemadaman.
Bahlil menjelaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah memastikan ketersediaan bahan bakar bagi pembangkit listrik PLN dengan memberikan penugasan kepada sejumlah perusahaan batu bara nasional.
Menurutnya, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton. Untuk menjamin kecukupan pasokan, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang menyediakan sekitar 180 juta hingga 190 juta ton batu bara per tahun.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” kata Bahlil, Minggu (21/6/2026).
Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menepis anggapan bahwa pemadaman listrik yang terjadi disebabkan oleh minimnya pasokan batu bara di sejumlah pembangkit. Menurut dia, persoalan yang muncul lebih terkait dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi kewenangan PLN.
Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo guna memastikan langkah penanganan dilakukan sesegera mungkin. Ia meminta perusahaan pelat merah itu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem operasional sekaligus memperkuat upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” tuturnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi sekaligus menjamin ketersediaan energi bagi pembangkit. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan teknis di lapangan menjadi fokus yang harus segera dilakukan oleh PLN.
“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya,” kata Bahlil.
“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” sambungnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa gangguan kelistrikan dipicu oleh masalah teknis yang terjadi pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.
“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” ujar Darmawan.
Penjelasan tersebut memperkuat bahwa gangguan pasokan listrik bukan berasal dari ketersediaan batu bara, melainkan akibat kendala teknis pada sistem pembangkitan yang memerlukan penanganan cepat agar pasokan listrik bagi masyarakat kembali stabil.