 sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).){kind=link}
Jakarta – Pemerintah mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan seiring meluasnya cakupan program yang kini melayani sekitar 63 juta penerima manfaat melalui kurang lebih 28 ribu SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Pembenahan yang disiapkan mencakup penghentian sementara pembangunan SPPG baru, penyesuaian mekanisme insentif, hingga penerapan sistem penilaian atau grading untuk mengukur kualitas layanan setiap SPPG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas operasional dapur MBG yang telah beroperasi dibandingkan memperluas jumlah unit layanan.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah merancang pembaruan skema insentif bagi SPPG. Besaran insentif nantinya berpeluang kembali dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur.
Selain itu, pemerintah akan menerapkan sistem grading yang membagi SPPG ke dalam beberapa kategori berdasarkan kualitas layanan. Penilaian tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu besaran insentif yang diterima.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.
Dengan skema baru tersebut, pemberian insentif akan mempertimbangkan dua aspek utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani serta hasil evaluasi kualitas layanan masing-masing SPPG.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana memperketat pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan standar kesehatan dan kebersihan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima para siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap terjaga.
Qodari menegaskan bahwa setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, fokus pemerintah kini bergeser dari ekspansi jumlah layanan menuju peningkatan mutu dan efisiensi pelaksanaan program.
“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.