KPK Tahan Wamen Imipas Silmy Karim dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengurusan Izin WNA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan izin bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia.

Silmy terlihat keluar dari Gedung KPK mengenakan rompi tahanan bersama tujuh tersangka lainnya. Saat meninggalkan ruang pemeriksaan, ia mendapat pengawalan ketat dari penyidik KPK dan tampak mengenakan borgol di kedua tangannya.

Selama proses penggiringan menuju kendaraan tahanan, Silmy lebih banyak menundukkan kepala. Ia juga tidak memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan para wartawan.

Dalam perkara yang sama, KPK turut menetapkan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Muhammad Godam, sebagai pihak yang terjerat kasus tersebut.

Sebelumnya, lembaga antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta Barat pada 2 hingga 3 Juni 2026. Dari operasi tersebut, belasan orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang disita meliputi empat unit mobil, sembilan sepeda motor, serta tujuh unit sepeda.

Seluruh kendaraan hasil penyitaan kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Proses pemindahan barang bukti dilakukan dengan bantuan kendaraan derek (towing) guna memudahkan pengangkutan ke kantor KPK.

Berita Lainnya

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Suahasil dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan...

Pengukuran Terjadwal Bikin Urus PBT Lebih Cepat

Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal dinilai memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, khususnya Peta Bidang Tanah (PBT). Proses yang sebelumnya dapat...

Komisi II DPR Kaji Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Jakarta – Komisi II DPR RI membuka peluang untuk mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembahasan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS