Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, tidak ada kebijakan yang memperbolehkan halte di Jakarta menggunakan nama partai politik melalui skema naming rights.
Ia menjelaskan, pernyataan sebelumnya yang menyebut parpol bisa ikut dalam hak penamaan halte hanyalah gurauan semata.
“Sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik. Eh yang judul utamanya saja gitu. Oh nggak lah!” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kebijakan naming rights tetap diperuntukkan bagi kalangan dunia usaha, baik perusahaan swasta maupun milik daerah dan negara.
Pramono juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh halte, khususnya milik Transjakarta, saat ini telah memiliki hak penamaan.
Arus Balik Long Weekend, KCIC Tambah 6 Perjalanan Whoosh karena Penumpang ke Jakarta Meningkat
“Semua halte di Jakarta udah nggak ada yang nggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuan-nya. Yang paling utama adalah dunia usaha,” ujarnya.
Sebelumnya, saat menghadiri perayaan Paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pramono sempat melontarkan pernyataan yang membuka peluang berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk ikut dalam naming rights halte dan stasiun.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui komersialisasi fasilitas publik.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berkelakar di hadapan Erwin Aksa dan Inggard Joshua bahwa siapa pun bisa memberi nama halte selama memenuhi kewajiban pembayaran.
“Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja,” ucap Pramono.