DPR Dorong Perusahaan Tambang di Sultra Perkuat Standar Lingkungan dan Tata Kelola

Jakarta – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Hal tersebut guna menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan, aspek lingkungan merupakan bagian utama dalam prinsip environmental, social, and governance (ESG) yang harus menjadi perhatian serius dalam pengelolaan sektor pertambangan.

“Kami menekankan bahwa dalam praktik pertambangan, aspek lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Kami ingin memastikan tidak ada praktik pertambangan yang tidak sesuai regulasi atau menimbulkan dampak kerusakan lingkungan,” kata Bambang Patijaya saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Kendari dilansir dari Antara, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pemegang izin usaha pertambangan di Sultra menjalankan aktivitasnya dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Kami di DPR akan terus memantau upaya-upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di lapangan,” ujarnya.

Bambang juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam melakukan pemulihan lingkungan serta konsisten memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami memberikan dorongan kepada setiap perusahaan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan kembali memasuki standar-standar lingkungan yang tinggi. Hal ini penting agar tata kelola pertambangan kita semakin baik ke depannya,” sebutnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional harus diiringi dengan kontribusi sosial serta transparansi dalam tata kelola perusahaan.

Berita Lainnya

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Suahasil dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan...

Pengukuran Terjadwal Bikin Urus PBT Lebih Cepat

Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal dinilai memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, khususnya Peta Bidang Tanah (PBT). Proses yang sebelumnya dapat...

Komisi II DPR Kaji Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Jakarta – Komisi II DPR RI membuka peluang untuk mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembahasan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS