PGI Respon Pernyataan Jusuf Kalla soal Konflik Ambon-Poso 

Jakarta – Pernyataan Jusuf Kalla dalam public lecture di UGM pada 5 Maret 2026 itu dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan ajaran Kristen. Pelaporan itu dilayangkan sejumlah organisasi lain.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacky Manuputty berpendapat pernyataan Jusuf Kalla yang menyinggung konflik Poso dan Ambon sebagai contoh agama menjadi dalih yang mudah digunakan membenarkan kekerasan tak sepenuhnya keliru.

jika dibaca dalam konteks sejarah konflik Poso dan Maluku, tidak sepenuhnya keliru. Kita tidak dapat menutup mata bahwa pada masa itu agama memang tampil dengan wajah yang terdistorsi,” kata Jacky dalam keterangannya, Rabu (15/04/26)

Jacky menyampaikan bahwa konflik Poso dan Ambon harus menjadi pembelajaran, bahwa agama dapat menjadi korban dari situasi sosial-politik. Menurutnya, ketika ketidakadilan, ketakutan, dan trauma kolektif bertemu dengan simbol-simbol religius, maka makna suci dapat bergeser menjadi pembenaran destruktif.

“Pernyataan Jusuf Kalla membuka ruang refleksi yang perlu kita rawat. Bukan untuk menyalahkan agama, tetapi untuk memahami bagaimana agama dapat diselewengkan dalam situasi konflik,” ungkapnya.

Jacky juga mengatakan bahwa ada bagian dari pernyataan JK yang perlu diluruskan, yaitu menyamakan konsep ‘syahid’ dalam Islam dengan Kristen sebagai legitimasi untuk saling membunuh. Ia menjelaskan dalam tradisi Kristen, tidak ada doktrin yang menyatakan bahwa membunuh orang lain dapat menghasilkan status kesyahidan. Istilah yang kerap digunakan dalam komunitas Kristen adalah ‘martir’, yang berarti kesediaan untuk menderita dan mati demi mempertahankan iman, bukan mati saat melakukan serangan.

“Memang benar bahwa dalam konteks konflik Maluku, istilah “martir” mengalami pergeseran makna. Seorang Kristen yang meninggal dalam tindakan agresi kerap disebut sebagai martir. Ini bukan ajaran gereja, melainkan distorsi makna yang muncul dalam situasi konflik,” ujar dia.

Jacky pun berpendapat fenomena itu menunjukkan ketika identitas kolektif terancam, makanbahasa religius dapat bergeser jadi alat pembenaran kekerasan.

Selain itu, Jacky juga menyinggung banyak kajian akademik yang telah lama mengingatkan ihwal potensi koruptif agama dalam situasi konflik.

Ia berpendapat jika berangkat dari perspektif itu, pernyataan JK tentang mudahnya agama digunakan sebagai alasan konflik memiliki dasar yang kuat.

Namun, ia tetap menyatakan penyamaan konsep kesyahidan dalam Islam dan Kristen sebagai legitimasi untuk membunuh merupakan penyederhanaan yang tidak tepat secara teologis.

“Yang terjadi di lapangan bukanlah ajaran agama yang mendorong kekerasan, melainkan penyimpangan makna agama oleh para aktor yang terlibat dalam konflik,” ucapnya.

Berita Lainnya

MK Tolak Gugatan Warga Palangkaraya soal Anggaran Penanggulangan Bencana Karhutla

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diajukan empat warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah,...

Wamentan Alim Dorong Ekspor Pangan Diperkuat, Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong peningkatan ekspor pangan nasional yang dibarengi perbaikan kualitas produksi, pengembangan hilirisasi, serta pembenahan tata...

Rahayu Saraswati Ingatkan Pengusaha, Teknologi Baru Jangan Sampai Pangkas Lapangan Kerja

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati S. Djojohadikusumo meminta para pelaku usaha mempertimbangkan dampak penerapan teknologi baru terhadap ketersediaan lapangan kerja....

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS