Jakarta – Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, pengelolaan dana haji Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi nilai tukar hingga ketegangan geopolitik dunia. Kondisi ini turut memengaruhi perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Meski demikian, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dana haji agar tetap aman dan terkelola dengan baik. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah antisipatif yang telah disiapkan sejak dini guna menekan potensi kenaikan biaya haji pada 2026 akibat dinamika global.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menjelaskan, struktur biaya haji Indonesia sangat bergantung pada mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi, yang porsinya mencapai sekitar 80 persen.
“Kondisi ini membuat pergerakan kurs menjadi salah satu risiko utama dalam pembiayaan haji,” ujar Fadlul Imansyah, Senin, 6 April 2026.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPKH menempatkan sebagian cadangan dana dalam bentuk valuta asing sejak awal, sehingga dapat meredam dampak lonjakan nilai tukar yang terjadi secara tiba-tiba.
Selain itu, penyaluran dana dilakukan secara bertahap guna menjaga keseimbangan arus kas dan menghindari tekanan likuiditas di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.
“Kalau dari sisi nilai dana segala macamnya sih, enggak ada isu sih. Dari sisi likuiditas, dari sisi keamanan, dari sisi investasi dan sebagainya itu, Alhamdulillah sampai saat ini kami terus melakukan mitigasi risiko secara konsisten,” kata Fadlul.
Di tengah kehati-hatian tersebut, kinerja pengelolaan dana haji justru menunjukkan hasil positif. Hingga akhir 2025, nilai manfaat investasi yang dikelola BPKH mencapai Rp12 triliun, yang menjadi salah satu penopang dalam menjaga keterjangkauan biaya haji.
Dana hasil investasi itu kemudian dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan jemaah, baik yang masih dalam daftar tunggu maupun yang akan berangkat. Untuk musim haji 2026, BPKH menyiapkan subsidi rata-rata sekitar Rp33 juta per jemaah, sementara biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah berkisar Rp54 juta.
Dari sisi ketahanan keuangan, BPKH juga menerapkan standar likuiditas yang ketat, yakni menyiapkan dana likuid minimal dua kali dari kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Contoh pada tahun ini kita harus mengeluarkan sekitar Rp17 triliun untuk total pembiayaan, itu kita harus siap sekitar hampir Rp40 triliun dalam bentuk likuid,” jelas Fadlul.
Sebagian besar dana tersebut ditempatkan pada instrumen yang relatif aman, seperti deposito di perbankan syariah dalam negeri, guna menjaga keamanan sekaligus memastikan ketersediaan dana saat dibutuhkan.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 50 persen dana telah digunakan untuk kebutuhan awal seperti akomodasi dan hotel, sementara pembayaran komponen lain, termasuk transportasi udara, dilakukan secara bertahap mendekati waktu keberangkatan.
“Pembayarannya pun saat ini sudah 50% kami transfer untuk beberapa pembayaran hotel dan akomodasi, kemudian sisanya paling ujung biasanya pesawat yang kita bayar di belakang. So far, kita tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara itu, total dana kelolaan BPKH terus menunjukkan peningkatan signifikan. Saat ini nilainya telah melampaui Rp180,72 triliun, naik tajam dibandingkan tahun 2018 yang berada di kisaran Rp98 triliun.
Peningkatan tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat sekaligus efektivitas strategi pengelolaan yang dijalankan. Di tengah tekanan global, BPKH memastikan dana haji tetap berada dalam kondisi aman.
Dengan kombinasi mitigasi risiko, penguatan likuiditas, serta optimalisasi hasil investasi, BPKH optimistis biaya haji tetap dapat dikendalikan, sehingga calon jemaah tidak terbebani lonjakan biaya yang signifikan.