Puan Pertanyakan Status Siaga I Panglima TNI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan status siaga yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Terlebih informasi tersebut sudah tersebar luas di sosial media.

“Ya, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,”ujarnya di Gedung DPR RI, hari ini kepawa awak media.

Selain itu menurut Puan, apakah status tersebut betul-betul dibutuhkan secara kongkret.”Dan sebaiknya memang, aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalua kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang jelas,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya beredar dokumen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang berisi instruksi Siaga I ke seluruh prajurit. Perintah ini sebagai bentuk antisipasi situasi global seperti saat ini, khususnya di Timur Tengah.

Telegram dengan Nomor TR/283/2026 diteken oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinai Makmun, pada 1 Maret 2026 lalu. Adapun dalam dokumen tersebut tertulis bahwa telegram yang tersebar merupakan perintah yang wajib dilaksanakan.

“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya melalui keterangan pada Sabtu (7/3/2026) lalu.

Berita Lainnya

Pramono Apresiasi RW 07 Joglo, Sukses Olah 12 Ton Sampah Organik per...

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan apresiasi kepada warga RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang dinilai berhasil membangun sistem...

Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri...

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun...

ATR/BPN Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun untuk Dukung Program Prioritas 2027

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan guna...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS