 merupakan angka yang sangat signifikan){kind=link}
Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menilai dana negara senilai Rp6,6 triliun yang berhasil diselamatkan Kejaksaan Agung dari penyalahgunaan kawasan hutan serta perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) merupakan angka yang sangat signifikan. Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, salah satunya membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor, khususnya di wilayah Sumatera.
“Rp6 triliun saja dapat digunakan untuk memperbaiki 6.000 sekolah atau membangun 100.000 rumah hunian tetap. Sementara kebutuhan akibat bencana mendekati 200.000 unit,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12).
Prabowo memaparkan, total uang sitaan sebesar Rp6,6 triliun tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama, hasil penagihan denda administratif kepada 20 perusahaan perkebunan sawit dan satu perusahaan tambang yang mencapai Rp2,3 triliun. Kedua, penindakan perkara korupsi terkait fasilitas ekspor CPO serta impor gula dengan nilai mencapai Rp4,2 triliun.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai telah bekerja maksimal dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pihak-pihak yang turut mendukung kerja Satgas PKH.
Presiden menegaskan, sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, dirinya telah berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi dan menutup setiap celah kebocoran yang merugikan keuangan negara. Ia kembali mengibaratkan negara sebagai tubuh manusia, sementara kekayaan negara adalah darah yang mengalir di dalamnya.
“Jika setiap hari bocor karena korupsi, penyelundupan, laporan palsu, dan suap, maka negara akan runtuh. Saya dipilih dan dilantik oleh rakyat Indonesia, dan saya siap mengorbankan segalanya demi rakyat Indonesia. Bagi saya, itu adalah kehormatan,” tegas Prabowo.
Prabowo juga berharap ke depan Satgas PKH dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan berani dalam menjaga serta memulihkan keuangan negara. Ia meminta agar satgas bekerja tanpa rasa ragu dan tanpa pandang bulu.
“Walaupun perjalanan masih berat, saya yakin pada tahun 2026 kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih berani lagi. Kita tidak akan berhenti. Saudara-saudara adalah pendekar-pendekar sejati, patriot-patriot sejati. Persatuan dan kerja sama antara Kejaksaan, Polri, TNI, dan kementerian adalah kekuatan bangsa ini,” ucap dia.