KPK Telusuri Dugaan Aset Ridwan Kamil yang Belum Dilaporkan dalam LHKPN

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan kepemilikan sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang belum tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penelusuran ini dilakukan terhadap aset yang diduga diperoleh saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik telah mengidentifikasi keberadaan sejumlah aset, termasuk properti, yang tersebar di beberapa lokasi.

“Ada sejumlah aset, di antaranya aset-aset tidak bergerak yang berada di sejumlah lokasi dan itu juga sudah terdeteksi oleh penyidik KPK,” katanya kepada wartawan, Rabu 24 Desember 2025.

Budi menjelaskan, aset-aset tersebut tidak hanya berada di satu wilayah. Selain properti, KPK juga menelusuri kemungkinan kepemilikan usaha yang berkaitan dengan pihak terkait.

“Di antaranya di Bandung, di luar Bandung juga ada,” ungkapnya.

Ia menegaskan, proses pendalaman masih terus berlanjut, terutama untuk memastikan asal-usul kepemilikan aset yang belum tercantum dalam laporan kekayaan resmi.

“Nanti akan ditelusuri ini sumber perolehannya dari mana saja,” tegasnya.

Sebagai informasi, nama Ridwan Kamil turut disebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di salah satu bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perkara tersebut menjadi perhatian publik karena diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar dari total anggaran sebesar Rp409 miliar, dengan sebagian pengeluaran disinyalir bersifat fiktif.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS