Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengirim dukungan berupa sarana dan prasarana air bersih serta fasilitas sanitasi untuk membantu penanganan banjir dan memulihkan layanan dasar di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan ini diprioritaskan guna menjamin ketersediaan air layak pakai, fasilitas sanitasi, dan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, peran pemerintah pusat sangat krusial dalam masa darurat seperti ini untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga.
“Prinsip kami adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan dasar yang layak dan aman selama masa tanggap darurat,” kata Menteri Dody, Senin, 8 Desember 2025.
Ia menekankan, akses air bersih, sanitasi yang memadai, serta layanan kesehatan merupakan kebutuhan esensial dalam kondisi bencana.
“Kementerian PU berkomitmen untuk terus memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung dapat segera berfungsi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.
Dua tim tanggap darurat langsung diberangkatkan menuju lokasi terdampak. Tim pertama bergerak dari Banda Aceh menggunakan KMP melalui Dermaga Ulee Lheue menuju Krueng Geukueh, Lhokseumawe. Mereka mengoperasikan enam armada, terdiri dari satu mobil komando, dua Mobil Tangki Air (MTA), dan tiga dump truck.
Armada tersebut mengangkut 15 unit hidran umum, lima toilet knock down, tangki septik, serta bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Perjalanan menuju Aceh Tamiang memakan waktu hampir 10 jam karena kondisi cuaca buruk, genangan air, dan jalan berlubang.
Sementara itu, tim kedua diberangkatkan dari Depo Medan dengan membawa satu unit MTA, satu mobil sedot tinja, dan empat dump truck. “Armada ini mengangkut 10 unit HU, 6 unit toilet portable, serta 3 unit tangki biofilter,” jelas Dody.
Sesampainya di Aceh Tamiang, MTA langsung dikerahkan untuk menyuplai air bersih ke RSUD Muda Sedia melalui reservoir PDAM Tirta Miyang, agar layanan kesehatan di rumah sakit tetap berjalan optimal.
Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
