Jakarta – Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 2025 kembali dilakukan pada akhir tahun di Jakarta, mulai dari tanggal 8 Desember hingga 10 Desember. Dalam Rakernas Kali ini Nusron Wahid Sebagai Menteri ATR/BPN mengatakan akan melakukan mengevaluasi kinerja lembaga negara yang dipimpinnya saat ini, salahsatunya adalah pelayanan publik kementrian ATR/BPN yang sudah kurang lebih 16 tahun tidak pernah dievaluasi.
“Model pelayanan kita inikan sudah 16 tahun tidak pernah dievaluasi.Apakah situasi hari ini dengan SOP yang ada itu masih relevan atau tidak.Kalau tidak relevan,kita evaluasi,” kata Nusron Wahid di Rakernas Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Nusron juga mengungkakan masih ada urusan sertifikat sejak 2014 belum juga rampung. Selain itu, ada 188 ribu tunggakan pelayanan ATR/hingga November 2025.
“Ditunggakan kita itu ada proses yang dari tahun 2014 sampai sekarang belum selesai. Ada tunggakan yang semula 329 ribu, kemudian turun menjadi 188 ribu sekarang. Nah, itu ada 50 ribuan yang itu tunggakan dari tahun 2014 sampai 2024, Sisanya merupakan tunggakan di 2025. Jadi, kita minta untuk segera dituntaskan supaya ada percepatan,” tutur politisi kawakan partai Golkar tersebut.
Kata Nusron proses layanan di Kementerian ATR/BPNmulai dari pendaftaran hingga menjadi sertifikat membutuhkan waktu sekitar 140 hari. Namun Ke depannya, urusan birokrasi pembuatan sertifikat tanah akan dipersingkat jadi 60 hari.
“Rata-rata layanan kita itukan memproses dari daftar sampai jadi sertifikat itu masih antara sekitar 140-an (hari). Ini akan kita tekan, kita maunya antara orang daftar sampai jadi sertifikat itu kalau bisa jangan lebih dari 60-an (hari),” ujarnya lagi.