Tapanuli — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut disampaikan dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam kunjungan lapangan bersama Kepala BNPB di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Minggu (30/11).
Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tiba cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak.
“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Pratikno.
Ia menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah berada di lokasi bencana untuk mempercepat pemulihan akses listrik, pembukaan jalur darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Upaya tersebut dijalankan bersama pemda, TNI, dan Polri yang telah bekerja sejak hari pertama bencana terjadi.
“Ini menunjukkan seluruh kementerian dan lembaga berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat, bersama-sama dengan pemda, TNI, dan Polri yang sejak hari pertama sudah membantu masyarakat. Kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga Sibolga,” jelas Pratikno.
Selain penanganan darurat, pemerintah mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera pulih, kembali beraktivitas, dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Sementara itu, Polri memperkuat operasi kemanusiaan dengan mengerahkan personel, pesawat, helikopter, kapal, serta sarana pendukung untuk menjangkau titik-titik yang terisolasi. Kolaborasi ini memastikan bantuan dapat tersalurkan tepat waktu, terutama di wilayah yang aksesnya terputus.
Dengan mobilisasi nasional yang terkoordinasi, pemerintah menegaskan kehadiran negara secara penuh di tengah masyarakat Sumatera dalam masa krisis—mengutamakan keselamatan warga, mempercepat pemulihan, dan memastikan setiap kebutuhan darurat terpenuhi.