Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pendataan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.
Pendataan dilakukan bersamaan dengan penanganan fase tanggap darurat. Langkah ini penting agar pemerintah segera mengetahui kebutuhan warga terdampak sekaligus menyiapkan bantuan untuk tahap berikutnya.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan data kerusakan menjadi salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan personel yang akan melakukan verifikasi di lapangan.
Kapal Rumah Sakit TNI AL Menuju Manggarai, Warga Terdampak Gempa NTT Dapat Layanan Gratis
Selain itu, data rumah rusak berat juga dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,” ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23/8).
Prabowo Tegas soal Karhutla: Pelaku Pembakaran Terancam Ditindak, Izin Korporasi Bisa Dicabut
Puluhan Ribu Rumah Terdampak
BNPB telah menerjunkan tim untuk melakukan pendataan kerusakan di tujuh kabupaten terdampak.
Berdasarkan data sementara hingga Sabtu (22/8/2026), tercatat 53.971 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya terdiri dari 19.006 rumah rusak berat, 11.777 rusak sedang, dan 23.188 rusak ringan.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni mencapai 17.039 unit. Dari jumlah tersebut, 6.713 rumah masuk kategori rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Berikutnya, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 rumah rusak, terdiri atas 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, dengan 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Sementara Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 rumah rusak. Rinciannya, 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
Di Nagekeo terdapat 4.829 rumah rusak, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
Kemudian Kabupaten Ende mencatat 3.953 rumah rusak, dengan 763 rusak berat, 870 rusak sedang, serta 2.320 rusak ringan.
Adapun Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah rusak, terdiri dari 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
Data Masih Diverifikasi
BNPB menegaskan angka tersebut belum final. Seluruh data masih harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi nyata di lapangan.
“Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” kata Berton.
BNPB juga telah memiliki data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Sementara itu, penginputan data untuk Kabupaten Manggarai masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.
Di Nagekeo, proses verifikasi telah dilakukan selama dua hari oleh pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB. Jika hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
Namun, apabila hasil sampling BNPB menemukan ketidaksesuaian, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan data benar-benar akurat.
BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan pendataan secara paralel dengan penanganan darurat. Keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas utama, sementara data kerusakan disiapkan sebagai pijakan untuk mempercepat proses pemulihan.
“Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,” pungkas Berton.