Jakarta – Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas serangan di Lebanon selatan yang menewaskan tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Desakan itu disampaikan dalam rapat darurat Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Selasa (31/3/2026) waktu setempat. Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, menilai rangkaian serangan tersebut bukan sekadar insiden biasa.
Menurutnya, serangan beruntun itu mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk melemahkan mandat UNIFIL sebagaimana tertuang dalam Resolusi DK PBB 1701 terkait gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.
“Oleh karenanya, kami meminta investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan. Lebih jelasnya, kami meminta investigasi dari PBB, bukan alasan dari Israel” ujar Umar.
Ia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian kini menjadi prioritas utama Indonesia. Karena itu, Indonesia meminta DK PBB dan Sekretaris Jenderal segera mengambil langkah darurat guna menjamin perlindungan bagi pasukan dan aset UNIFIL.
Langkah tersebut mencakup evaluasi protokol keamanan, hingga pengaktifan rencana kontingensi dan evakuasi sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Umar juga menekankan pentingnya tindakan tegas dari komunitas internasional untuk mencegah serangan serupa terulang di masa mendatang.
“Tuntutan ini kami sampaikan sebagai bentuk penghormatan mendalam bagi para penjaga perdamaian yang telah gugur. Kepada mereka, Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan mulia demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” imbuhnya.
Indonesia menegaskan tetap berkomitmen dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Namun, pemerintah juga meminta adanya langkah konkret serta kecaman tegas dari DK PBB terhadap serangan yang menewaskan personel penjaga perdamaian.
Selain itu, Indonesia mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik, termasuk Israel, untuk menghentikan aksi yang membahayakan pasukan PBB.
“Hari ini, DK PBB harus menegaskan kewajiban semua pihak untuk memastikan dan menjamin keamanan dan keselamatan para penjaga perdamaian,” lanjut Umar.
“Dewan Keamanan harus mengambil langkah tegas untuk mencegah permusuhan di masa depan dan serangan terhadap penjaga perdamaian. Tidak boleh ada lagi serangan,” pungkasnya.
Indonesia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di bawah bendera PBB. Mereka menjadi korban dalam eskalasi konflik di Lebanon selatan.
Pada Minggu (29/3/2026), Praka Farizal Rhomadon gugur akibat serangan artileri tidak langsung di dekat Adchit Al Qusayr. Sehari berselang, dua personel lainnya—Sertu Muhammad Nur Ichwan dan Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar—meninggal dunia dalam serangan di sekitar Bani Hayyan.