 Bima Arya Sugiarto menyerukan agar para pimpinan daerah menggalang kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Koperasi Merah Putih.){kind=link}
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyerukan agar para pimpinan daerah menggalang kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Koperasi Merah Putih.
“Kami meminta para kepala daerah merangkul semua kepala desa. Saya berterima kasih ini Pak Mendes inisiasinya luar biasa bersama asosiasi, bermitra, berkolaborasi, bersinergi sehingga mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama,” kata Bima dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan tersebut dilontarkan Bima di tengah gelaran Seminar Nasional KDKMP yang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara, pada Rabu lalu.
Kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan dinilai vital agar program unggulan nasional ini sukses memperkokoh perekonomian desa, memotong jalur distribusi, membuka peluang kerja baru, hingga mengerek taraf hidup warga.
Bima menegaskan pentingnya figur kepala daerah sebagai jembatan yang menghubungkan tiap mata rantai pasokan, mulai dari hulu produksi sampai hilir distribusi.
Merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kepala daerah diinstruksikan menjalin komunikasi intensif dengan kalangan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha lokal agar keberadaan KDKMP benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Luruskan Mispersepsi: KDKMP Bukan Toko Ritel
Di arena yang sama, Bima meluruskan anggapan keliru yang beredar di masyarakat terkait keberadaan KDKMP. Ia memutus rumor yang menyebut koperasi ini bakal menjadi minimarket atau jaringan ritel yang mematikan usaha warga.
“Jadi yang paling utama, target yang paling mendasar dari forum ini adalah menyamakan frekuensi bahwa Kopdes bukan minimarket. Bahwa Kopdes bukan toko ritel, bahwa Kopdes juga bukan berarti kemudian menutup secara paksa minimarket yang ada,” ujarnya.
Bima merincikan bahwa KDKMP diposisikan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi warga desa dan kelurahan. Cakupan layanannya luas, meliputi:
* Unit simpan pinjam
* Penyedia kebutuhan pokok (sembako)
* Layanan apotek
* Agen penyaluran resmi program bantuan pemerintah
Kehadiran program ini dirancang untuk memangkas panjangnya jalur distribusi. Hasil akhirnya, harga barang di tingkat konsumen menjadi lebih miring, sementara hasil panen petani bisa dihargai jauh lebih tinggi. Langkah akselerasi KDKMP ini juga menjadi jawaban pemerintah atas kebutuhan lapangan kerja baru bagi publik.
Tiga Kunci Sukses Keberlanjutan Koperasi
Guna menghindari masalah di kemudian hari, Bima mengingatkan pimpinan daerah untuk mengawal ketat tiap tahapan pembentukan KDKMP agar berjalan di atas koridor aturan. Hal ini mencakup penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah, pengawasan validasi data, hingga pembinaan SDM pengelola.
“Mari kita kuatkan tiga hal yang sangat penting yang menjadi kunci keberhasilan Kopdes. Satu adalah perencanaan yang jelas atau business plan. Yang kedua transparansi dan akuntabilitas, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari dan yang terakhir kita betul-betul fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,” tutur Bima.
Forum seminar nasional ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.