Tolak Wacana Sekolah Daring Lagi, Pimpinan Komisi X DPR: Risiko ke Pendidikan Terlalu Besar

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyatakan keberatannya terhadap rencana penerapan kembali pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi atau penghematan energi.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyatakan keberatannya terhadap rencana penerapan kembali pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi atau penghematan energi.

Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa metode belajar jarak jauh belum mampu memberikan hasil optimal bagi peserta didik. Oleh karena itu, wacana tersebut dinilai perlu ditelaah lebih matang sebelum diambil sebagai kebijakan.

“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah COVID-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” kata Esti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Ia menjelaskan, berbagai persoalan muncul selama penerapan sistem daring, mulai dari keterbatasan siswa dalam memahami materi, menurunnya kedisiplinan, hingga hambatan dalam pembentukan karakter. Selain itu, kendala akses dan penggunaan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri.

“Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana,” kata legislator yang membidangi urusan pendidikan itu.

Lebih lanjut, Esti menyoroti fenomena learning loss yang sempat terjadi saat pandemi, di mana siswa mengalami penurunan minat belajar bahkan cenderung menjauh dari aktivitas pendidikan. Dampak ini juga terlihat pada penurunan kemampuan kognitif anak berdasarkan berbagai hasil pemantauan perkembangan peserta didik di Indonesia.

Tak hanya berdampak pada aspek akademik, sistem pembelajaran jarak jauh juga dinilai berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesehatan fisik siswa.

“Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter,” katanya.

Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain dalam merespons tantangan global, tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

“Pasti masih ada langkah alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan perekonomian imbas kemungkinan naiknya harga minyak karena kondisi global dunia,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan di sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya bersifat jangka panjang terhadap generasi mendatang.

Pos terkait