Jakarta – Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan langkah mitigasi dampak penutupan ruang Udara dan gangguan penerbangan yang berpotensi menghambat perjalanan Jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid.
“Kami di komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Jadi, perhatian kami saat ini tertuju pada Jemaah yang menggunakan penerbangan transit,” ujarnya kepada awak media, hari ini di Gedung DPR RI.
Karena menurutnya, Jemaah dari Indonesia sangat rentan dengan situasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah. “Misalnya saja Doha, Qatar ataupun Dubai, karena mereka rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang Udara secara mendadak,” sambungnya.
Selain itu menurutnya, jalur transit di Dohadan Dubai menjadi titik krusial apabila terjadi eskalasi lanjutan yang berujung padapembatasan atau penutupan akses udara secara tiba-tiba. “Saya juga meminta kepada travel untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada yang membiarkan Jemaah tanpa kejelasan. Di saat yang sama, pemerintah juga melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut agar perlindungan Jemaah kita terjamin,” tutupnya.
