 Arab Saudi di Jakarta terkait dengan penyelenggaraan haji 2025.){kind=link}
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons surat atau nota diplomatik dari Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta terkait dengan penyelenggaraan haji 2025. Puan mengatakan, DPR berpeluang membuat panitia khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tersebut.
“Pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang harus kita evaluasi, agar pelaksanaan haji berjalan dengan baik. kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” kata Puan kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Politikus PDIP ini mengatakan, pimpinan DPR RI telah terjun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan haji 2025. Puan mengatakan, pihaknya akan meminta laporan dari tiga Pimpinan DPR yakni Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal yang turut mengawasi penyelenggaraan haji 2025.
“Nanti hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan kebetulan ketiga Pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Memang dalam pelaksanaan haji kali ini, banyak hal yang kita harus evaluasi,” kata Puan.
Selain itu, kata Puan, Pimpinan DPR RI juga akan meminta penjelasan dari Komisi VIII DPR RI yang turut melakukan pengawasan pelaksaan ibadah haji tahun 2025.
“Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII. Setelah itu, jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) buka suara menanggapi nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisi catatan penyelenggaraan haji 2025. Kemenag menyebut surat itu berisi persoalan yang terjadi selama pelaksanaan haji dan telah ditangani.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dan merupakan catatan tertutup yang hanya ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.
“Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” kata Hilman di Madinah, Jumat, 20 Juni 2025.