Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp 147,5 T di Triwulan I 2026, Tumbuh 8,2%

Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan total realisasi investasi hilirisasi pada periode Triwulan I 2026 sebesar Rp 147,5 triliun. Tumbuh 8,2% dibanding triwulan I 2025 yang sebesar Rp 136,3 triliun.

Investasi di bidang hilirisasi mencapai 29,6% dari total realisasi investasi sepanjang Triwulan I 2026 yang sebesar Rp 498,8 triliun.

“Kontribusi dari investasi dari sektor yang berhubungan dengan hilirisasi cukup signifikan dan bisa semakin meningkat ke depannya,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Dari total realisasi investasi hilirisasi Rp 147,5 triliun tersebut, Rp 98,3 triliun di antaranya adalah hilirisasi mineral. Rinciannya yakni nikel Rp 41,5 triliun, tembaga Rp 20,7 triliun, besi baja Rp 17,0 triliun, bauksit Rp 13,7 triliun, timah Rp 2,5 triliun, lainnya Rp 2,9 triliun.

Lalu hilirisasi perkebunan dan kehutanan sebesar Rp 29,8 triliun. Rinciannya kelapa sawit Rp 18,3 triliun, kayu log Rp 7,0 triliun, karet Rp 2,4 triliun, lainnya Rp 2,1 triliun. “Kita menginginkan investasi ke hilirisasi perkebunan dan kehutanan juga meningkat,” ucapnya.

Kemudian hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) Rp 17,7 triliun, terdiri dari minyak bumi Rp 13,6 triliun serta gas bumi Rp 4,1 triliun.

Adapun hilirisasi perikanan dan kelautan sebesar Rp 1,7 triliun. Komoditas pada sektor ini termasuk garam, ikan TCT (tuna, cakalang, tongkol), udang, rumput laut, rajungan, tilapia.

“Kita melihat investasi hilirisasi perikanan dan kelautan bisa meningkat pada semester depan,” ujar Rosan.

Mayoritas realisasi investasi hilirisasi berlokasi di luar Jawa, yakni 75,5% atau Rp 111,4 triliun. Terbesar di Sulawesi Tenggara (Sulteng) Rp 24,1 triliun, Maluku Utara (Malut) Rp 18,6 triliun, Jawa Barat Rp 13,0 triliun, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp 12,9 triliun, dan Kepulauan Riau Rp 9,6 triliun.

Berita Lainnya

Menteri Hukum: Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU &...

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Komitmen tersebut dituangkan dalam...

Selain Australia, Pemerintah Sebut Filipina dan India Minati Pupuk Urea Asal Indonesia

Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan India dan Filipina berminat mengimpor pupuk urea dari Indonesia, seiring posisi produksi nasional yang saat...

Kenaikan Harga Minyak Goreng Picu Kekhawatiran, DPR Desak Pengendalian Harga

Jakarta - Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah menuai perhatian dari DPR. Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah segera...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS