Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, merupakan bagian dari strategi memperkuat kerja sama internasional demi kepentingan nasional.
Menurut Qodari, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukan sekadar memenuhi undangan. Pemerintah berupaya membuka peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, dalam sesi tertutup KTT BRICS pada Sabtu (12/9/2026), Prabowo menekankan pentingnya membangun kemandirian nasional agar Indonesia tidak bergantung pada arahan kekuatan lain. Kemandirian tersebut mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, menjaga ketahanan energi, menyediakan pendidikan, dan meningkatkan kemakmuran rakyat.
Dalam forum yang sama, Prabowo juga mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Indonesia, kata Qodari, tetap menempatkan diri sejajar dengan negara lain serta mengedepankan kepentingan nasional.
Pandangan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang mengutamakan kerja sama berdasarkan saling percaya, tanpa bergantung pada satu kekuatan atau poros tertentu.
“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” tambah Qodari.
Qodari juga melihat kerja sama dengan negara-negara BRICS semakin relevan di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya kebijakan proteksionisme ekonomi.
Ia menyebut BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Gabungan negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang mendekati separuh populasi dunia.
Menurutnya, besarnya jaringan ekonomi BRICS dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas mitra perdagangan dan investasi. Diversifikasi kerja sama dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional menghadapi ketidakpastian global.
“Diversifikasi mitra ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi,” imbuhnya.
Diplomasi Tetap Berpijak pada Kepentingan Dalam Negeri
Qodari menegaskan agenda diplomasi Presiden Prabowo tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap persoalan domestik. Ia menyebut kerja sama internasional justru dapat menjadi instrumen untuk mendukung penyelesaian berbagai tantangan di dalam negeri.
Persoalan seperti pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja, menurutnya, tetap menjadi bagian dari tujuan diplomasi Indonesia.
Ia juga memastikan pemerintah akan mengawal pelaksanaan berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam forum BRICS agar tidak berhenti pada pertemuan dan pernyataan semata.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Qodari.