Prabowo Tegas! Kekayaan Alam RI Tak Boleh Lagi Mengalir ke Luar Negeri

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat, bukan justru dinikmati pihak luar melalui skema konsesi yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat acara peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Rabu, 29 April 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti praktik sejumlah pihak yang telah memperoleh konsesi di sektor tambang dan perkebunan, bahkan dukungan pembiayaan dari bank milik negara, namun hasil usahanya tidak kembali ke dalam negeri.

“Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” kata Prabowo.

Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan semangat hilirisasi yang tengah didorong pemerintah, yakni memastikan nilai tambah sumber daya alam dinikmati oleh bangsa sendiri.

“Saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang dianggap tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nasional, terutama yang memanfaatkan potensi dalam negeri untuk keuntungan pihak luar.

“Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain, kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat yang layak berada dalam lingkar pemerintahan.

“Pilih, bela rakyatmu atau mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar apa pun kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya,” tegasnya.

Berita Lainnya

Partai Hanura Usulkan Sistem Baru Supaya Caleg Miskin Modal Tak Terdepak!

Jakarta - Partai Hanura menyuarakan keresahannya terhadap mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini yang dinilai terlalu ramah kapital. Hanura mendesak adanya reformasi sistem pemilu...

ATR/BPN dan KPK Perkuat Integritas ASN Lewat Pelatihan Antikorupsi

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN). Kolaborasi tersebut...

Truk Pembawa Maut dan Perusak Jalan Tak Bisa Sembunyi Lagi! Kemenhub Luncurkan...

Jakarta - Pengawasan terhadap truk angkutan barang yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) kini memasuki babak baru. Kementerian...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS