Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Hal itu akan dilakukan melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” kata Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
KKP Jembatani Hasil Produk KNMP & Budidaya Tematik Bantul Masuk ke SPPG hingga Ritel Modern
Pemerintah menegaskan target pertumbuhan ekonomi tersebut harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Dalam paparannya, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen. Angka itu lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada pada kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen, lebih baik dari target sebelumnya yang berada pada rentang 4,44 hingga 4,96 persen.
Untuk mendukung program prioritas nasional, pemerintah merencanakan belanja negara dalam APBN 2027 berada di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, sedangkan defisit anggaran dijaga pada rentang 1,80 sampai maksimal 2,40 persen PDB. Angka tersebut lebih rendah dibanding realisasi defisit APBN tahun 2025 yang mencapai 2,92 persen.
Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 itu menjadi momen bersejarah karena Prabowo tercatat sebagai Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN di hadapan anggota DPR RI.
Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, hadir juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Rapat paripurna DPR RI tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh pemerintah, laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, serta pendapat fraksi-fraksi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.