Jakarta – Pemerintah menegaskan percepatan program pembangunan perumahan rakyat sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketidakadilan sosial di Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menekankan bahwa program ini ditujukan agar akses hunian layak tidak hanya dinikmati kelompok menengah ke atas, tetapi juga masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, selama ini ada persepsi publik bahwa program perumahan lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.
“Ada kesan bahwa yang dapat perumahan ini kelas menengah ke atas. Padahal sesungguhnya yang membutuhkan bukan hanya kelas menengah ke atas, tetapi juga yang di bawah kelas menengah,” ujar Hashim pada acara groundbreaking program tiga juta rumah di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3).
Hashim menjelaskan bahwa percepatan pembangunan hunian rakyat merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Pembentukan Satgas Perumahan dua tahun lalu bertujuan mempercepat realisasi program ini sehingga sila kelima Pancasila—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—dapat diwujudkan.
“Maka Satgas Perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja,” tegasnya.
Ia menilai, perhatian pembangunan selama ini sering lebih fokus pada aspek lain dari Pancasila, sementara implementasi keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. “Seolah-olah sila kelima ini diabaikan,” ungkap Hashim.
Dengan percepatan program perumahan yang tengah dijalankan, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara.
“Sekarang, dengan program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini. Kita mulai hari ini menuju sila kelima, supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata daripada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara,” ujarnya.
Hashim menambahkan bahwa pembangunan sektor perumahan juga mendorong pertumbuhan ekonomi karena melibatkan berbagai industri, mulai dari semen, besi, kayu, hingga mebel dan kabel listrik. Percepatan program ini diharapkan menjadi wujud nyata keadilan sosial melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
