Prabowo: Diplomasi Ekonomi Harus Berpihak dan Menguntungkan Indonesia

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026), guna membahas strategi Indonesia menghadapi dinamika dan perundingan ekonomi global.

Pertemuan yang berlangsung pada sore hari itu difokuskan pada penguatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional. Presiden menegaskan bahwa arah diplomasi ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Presiden RI dan dikutip Senin (16/2), kepala negara menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan beberapa langkah yang akan diambil, termasuk memastikan kebijakan yang diambil Indonesia saat ini bersifat menguntungkan dan terbaik bagi seluruh masyarakat, meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, serta terus berkontribusi dalam memperkuat rantai pasok global,” demikian pernyataan tersebut.

Prabowo juga menggarisbawahi bahwa diplomasi ekonomi harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional. Peningkatan kapasitas industri domestik serta penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global menjadi dua prioritas yang terus didorong pemerintah.

Ia menegaskan, setiap keputusan ekonomi harus berorientasi pada hasil konkret yang bisa dirasakan bangsa dan negara, bukan sekadar kesepakatan formal tanpa dampak riil.

Pertemuan di Hambalang itu sekaligus menegaskan komitmen Presiden agar diplomasi ekonomi Indonesia berjalan secara berdaulat, strategis, dan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai pijakan utama.

Berita Lainnya

Anggota Fraksi Partai Gerindra Kritik Keras Profesionalitas Kejari Karo dalam Kasus Amsal...

Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, melontarkan kritik tegas terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Karo dalam penanganan perkara Amsal...

Kementerian ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP)...

Wamen ATR/BPN Tekankan Prioritas Pelayanan Publik dalam Kunjungan ke Sumatera Utara

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS