Jakarta – Pemerintah terus mengupayakan pemulihan wilayah terdampak banjir di tiga provinsi di Sumatera. Hingga akhir Oktober 2026, perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan publik menunjukkan perkembangan positif setelah bencana yang terjadi pada akhir November tahun lalu.
Perkembangan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, Senin (26/10/2026).
Dalam pemaparannya, Tito mengatakan sebagian besar jalan dan jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir kini sudah dapat digunakan kembali.
Pemulihan infrastruktur tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta berbagai unsur terkait lainnya.
Meski sebagian besar infrastruktur telah berfungsi, beberapa jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih membutuhkan perbaikan lanjutan. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh bencana susulan yang kembali merusak sejumlah fasilitas yang sebelumnya telah ditangani.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito seperti dikutip dari keterangan resmi.
Pemulihan juga mencakup berbagai layanan dasar bagi masyarakat di daerah terdampak. Tito menuturkan, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang kini kembali berjalan setelah sebelumnya terganggu akibat endapan lumpur yang menutupi sejumlah wilayah.
Kabupaten Aceh Tamiang termasuk daerah yang mengalami dampak cukup parah dalam bencana banjir tersebut.
Di sektor pelayanan publik, jaringan komunikasi seluler telah kembali beroperasi. Sebagian besar fasilitas kesehatan juga sudah melayani masyarakat, meskipun enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Dalam rapat koordinasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyampaikan bahwa pembangunan kembali sekolah yang terdampak bencana serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap masih berlangsung sesuai rencana.
Mengacu pada laporan para kepala daerah dan kondisi terkini di lapangan, Sugiono menyebut pencapaian program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir Sumatera telah berada pada kisaran 96–98 persen dari target yang ditetapkan.
“Memang, (rehabilitasi dan rekonstruksi) di beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi, tapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan,” jelas Sugiono.
Data Satgas PRR per 26 Oktober 2026 mencatat bencana banjir pada akhir tahun lalu melanda 53 kabupaten/kota yang tersebar di 498 kecamatan dan 4.533 desa/kelurahan.
Seiring berjalannya proses pemulihan, seluruh warga yang sebelumnya mengungsi, dengan jumlah mencapai lebih dari 2 juta jiwa, telah kembali ke rumah masing-masing atau menempati tempat tinggal lainnya. Dengan demikian, tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Pemerintah Perkuat Mitigasi untuk Cegah Banjir Berulang
Di balik perkembangan pemulihan yang terus menunjukkan hasil, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa potensi banjir susulan. Tito mengingatkan bahwa peningkatan curah hujan menjelang penghujung tahun dapat kembali memicu banjir di sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak.
Sejumlah daerah bahkan telah mengalami banjir susulan, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Bencana tersebut menyebabkan beberapa ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah agar proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan langkah pencegahan bencana.
Sebagai upaya mengurangi risiko banjir berulang, pemerintah menetapkan normalisasi 137 sungai di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai salah satu prioritas penanganan.
Normalisasi tersebut ditujukan untuk mengurangi penumpukan sedimen di aliran sungai. Endapan yang berlebihan dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air sehingga meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras terjadi.
Tito pun meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Percepatan ini dinilai penting untuk menekan kemungkinan terjadinya banjir kembali sekaligus melindungi infrastruktur yang telah dibangun atau diperbaiki.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga hasil pembangunan di wilayah terdampak tidak kembali mengalami kerusakan akibat bencana serupa.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” jelasnya.