Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan tersebut diumumkan setelah pelaksanaan sidang isbat yang digelar di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Penetapan ini merupakan hasil sidang yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama. Proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pakar falak, ahli astronomi, perwakilan DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi kemasyarakatan Islam.

Dalam keterangannya, Kemenag menjelaskan bahwa penentuan awal Syawal mengacu pada dua metode, yaitu perhitungan astronomi (hisab) dan pemantauan hilal (rukyatul hilal). Pengamatan dilakukan di 117 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Papua hingga Aceh.

“Tim penerima laporan rukyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik dari mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satu pun yang menyatakan melihat hilal,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Karena hilal tidak teramati di seluruh lokasi pemantauan, serta didukung hasil perhitungan hisab, sidang isbat menyepakati untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag.

Sidang isbat tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Ketua Komisi VIII DPR, pimpinan MUI, perwakilan ormas Islam, ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan lembaga seperti BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial (BIG), Planetarium Jakarta, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag. Keputusan tersebut diumumkan setelah pelaksanaan sidang isbat yang digelar di Jakarta, Kamis (19/03/2026).

Penetapan ini merupakan hasil sidang yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama. Proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pakar falak, ahli astronomi, perwakilan DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi kemasyarakatan Islam.

Dalam keterangannya, Kemenag menjelaskan bahwa penentuan awal Syawal mengacu pada dua metode, yaitu perhitungan astronomi (hisab) dan pemantauan hilal (rukyatul hilal). Pengamatan dilakukan di 117 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Papua hingga Aceh.

“Tim penerima laporan rukyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik dari mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satu pun yang menyatakan melihat hilal,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Karena hilal tidak teramati di seluruh lokasi pemantauan, serta didukung hasil perhitungan hisab, sidang isbat menyepakati untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag.

Sidang isbat tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Ketua Komisi VIII DPR, pimpinan MUI, perwakilan ormas Islam, ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan lembaga seperti BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial (BIG), Planetarium Jakarta, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS